Peran pemerintah dalam pengembangan koperasi sangat penting
dan tidak boleh berhenti, baik buruknya hari depan koperasi sangat ditentukan
oleh adanya bantuan dan dukungan dari pemerintah untuk pengembangan sektor
koperasi yang bersumber dari kemauan politik pemerintah dalam rangka menyusun
struktur ekonomi kerakyatan berdasarkan keadilan sosial.
Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain
dengan:
- memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi
- melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya
- memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama.
Peran pemerintah ini penting agar keberadaan koperasi terus
berkembang maju dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama rakyat
miskin. Dalam masalah ini, pemerintah membuat program yang disebut KUR (Kredit
Usaha Rakyat). Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah
kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam
bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan
untuk usaha produktif.
Cara mengajukan Kredit Usaha Rakyat :
1) Pelaku UMKM dan Koperasi
yang membutuhkan kredit usaha rakyat(KUR) menghubungi ke 6(enam) bank
yang di tunjuk sebagai bank penyalur KUR.
2) Memenuhi persyaratan
dokumentasi sesuai dengan ketentuan bank pelaksana
3) Mengajukan surat permohonan
kredit
4) Bank pelaksana akan
melakukan penilaian kelayakan
5) Bank pelaksana berwenang
memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit usaha rakyat.
Dengan demikian tujuan akhir dari program KUR adalah
meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.
0 komentar:
Posting Komentar